Setelah PILPRES 2014

Opini    :

Indonesia sudah melewatkan pesta demokrasi besar pada 9 Juli 2014 lalu yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia,keluar sebagai pemenang yaitu pasangan calon presiden nomor urut 2  Joko Widodo- Jusuf Kalla . Masing-masing dari kedua pasangan calon ini didukung oleh koalisi Merah Putih(KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat(KIH) ,meskipun di parlemen kursi KMP lebih banyak dibandingkan KIH nyatanya Jokowi-Jk yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat meraih 70.997.833 suara (53,15%)  berhasil mengungguli calon nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang meraih suara 62.576.444(46,85%) pasangan calon yang diusung oleh Koalisi Merah Putih.

            Tahun 2017 ini adalah tahun ketiga Jokowi-Jk memerintah dan memimpin Indonesia,meskipun sudah 3 tahun yang lalu pesta demokrasi berlangsung ternyata hingga kini masih menyisakan persoalan antara kedua kubu simpatisan,bahkan akhir-akhir menjelang pilkada DKI Jakarta kemarin puncaknya terasa panas bisa dibilang pilkada DKI ini kelanjutan dari pertarungan pilpres 2014, banyak perang opini yang terjadi di media sosial,sampai keluar istilah “kafir” untuk mencap salah satu paslon lainnya. Salah satu calon gubernur DKI  Jakarta yaitu Anies Baswedan adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada awal pemerintahan Jokowi yang dibebastugaskan kemudian didekati oleh ketua umum sekaligus ketua dewan pembina partai Gerindra Prabowo Subianto dan diusung sebagai calon gubernur,seperti yang kita ketahui setelah tersisihnya pasangan calon nomor urut satu Agus-Sylvi dan dilakukan pilkada putaran kedua, pada putaran kedua ini kebanyakan pendukung paslon gubernur nomor urut 3 Anies-Sandi adalah orang-orang yang berada di lingkaran Prabowo pada pilpres 2014 yang lalu begitu juga sebaliknya yang berada di lingkaran Ahok-Jarot kebanyakan pendukung Jokowi-Jk(opini penulis), tetapi ada fakta menarik masalah pilkada DKI, dikutip dari halaman berita detik.com yang berjudul Buka Peran JK di Pencalonan Anies, Zulkifli Dikirimi Karangan Bunga(05/5/17) ternyata terpilihnya Anies Baswedan disebut ada upaya intervensi dari dari Jusuf Kalla wakil presiden yang mendampingi Jokowi saat ini, apakah ke depannya KIH yang solid pada pilpres 2014 lalu terindikasi akan pecah? Tentu ini jadi urusan para politikus yang berkepentingan dalam membentuk peta politik pada pilpres 2019 nanti dan sudah seharusnya dipersiapkan dari sekarang.

            Dari pantauan media dan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey ternama pada pemilihan kepala daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 15 Februari 2017 lalu yang berhasil keluar sebagai pemenang adalah pasangan calon nomor urut 3 yaitu Anies Baswedan-Sandiaga Uno,kemenangan ini kemudian diperkuat oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada 5 Mei lalu yang menetapkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur terpilih 2017-2022 kemenangan ini menandakan Prabowo sudah menancapkan kukunya di ibukota sebagai persiapan menghadapi pilpres 2019 nanti, hal pertama yang saya simpulkan kemenangan Anies-Sandi adalah kemenangan yang wajar dan pertarungan ini bisa dimenangkan karena warga  DKI adalah pemilih yang cerdas melihat program yang dikampanyekan dari pasangan ini cukup menjanjikan untuk kesejahteraan warga DKI sendiri,kemudian ada rasa ketertarikan untuk mengikuti mengapa Ahok yang pada masa sebelum pilkada punya elektabilitas tinggi merosot tajam dan akhirnya dikalah oleh si ‘pendatang baru’ ,ada baiknya jika kita bernostalgia dan kembali ke tiga tahun yang lalu melihat proses pilpres 2014 untuk melihat benang merahnya.

            Pada pilpres 2014 lalu pemungutan suara yang dilakukan diseluruh Indonesia pasangan calon presiden nomer urut satu Prabowo-Hatta unggul di provinsi :Aceh, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Riau,Jawa Barat, Banten, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan,dan Sumatera Barat. Pasangan Jokowi-JK unggul di provinsi :  Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Timur,Jawa Tengah,Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat,Lampung,Sumatera Utara,Sulawesi Selatan,Sulawesi Utara,DKI Jakarta,Maluku,Bali,Sulawesi Barat. Jika jeli dan berani  membuat kesimpulan provinsi yang banyak mendukung Prabowo adalah provinsi yang terdapat kantong muslim terbesar dan mayoritas, sedangkan yang mendukung Jokowi terdapat komposisi penduduknya yang muslim hampir berimbang seperti Kalbar atau terdapat mayoritas Kristen seperti provinsi Nusa Tenggara Timur,dan di sini terdapat pengecualian untuk provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah karena terdapat ormas Islam moderat terbesar yaitu Nadhatul Ulama(NU) yang secara serentak mendukung Jokowi-JK..

            Berkaca dari hasil pilpres 2014 yang menyisakan kekalahan bagi Prabowo-Hatta , pihak-pihak yang terlibat dalam tim pemenangan Prabowo-Hatta berhasil merangkul kelompok Islam garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI) yang berhasil membangun opini di tengah-tengah masyarakat bahwa pertarungan pilpres 2014 lalu adalah pertarungan antara Islam konservatif (Prabowo-Hatta) vs Islam moderat (Jokowi-Jk),dan hal ini berlanjut ke pertarungan pilkada DKI Jakarta yang mana salah satu calonnya yang juga seorang pejabat petahana yaitu Basuki Tjahaja Purnama(Ahok) memiliki latar belakang seorang Kristen dan terlahir dari etnis Tionghua, latar belakang seorang Ahok terlahir sebagai Kristen dan Tionghua inilah yang seringkali menjadi bulan-bulanan dari kelompok Islam garis keras seperti FPI  untuk melegitimasi seorang Ahok sebagai kafir serta pemberian label non pribumi yang tidak pantas untuk memimpin Jakarta yang mayoritas berpenduduk Muslim. FPI dengan pimpinannya Habib Rizieq Syihab semakin menjadi-jadi ketika Ahok ‘keseleo lidah’ tentang Surat Al-Maidah 51 yang berujung proses pengadilan pada diri Ahok, dan hari ini pada tanggal 9 Mei 2017 setelah melewati berbagai proses persidangan Ahok akhirnya divonis 2 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta dan langsung diperintah untuk ditahan, sampai  tulisan ini saya selesaikan pendukung dari Ahok masih menunggu di luar LP Cipinang untuk meminta Ahok berorasi .

            Demokrasi yang sehat adalah ketika kita mampu mengesampingkan perbedaan  ras,agama,golongan dan mampu untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas. Ketika demokrasi sudah dirasuki isu sentimen antar ras, agama,dan golongan maka yang dihasilkan adalah birokrasi yang tidak sehat. Di sini kita bisa melihat sejak Pilpres 2014 lalu hingga Pilkada DKI Jakarta kemarin masyarakat kita terpecah menjadi dua kubu,pihak yang satu gemar berkata kafir  atau syiah dan pihak yang lain gemar berkata onta arab,mungkin saja istilah kafir/cebong dan onta arab akan terus berlanjut hingga pilpres 2019 nanti,semoga saja tidak.

Maguwoharjo,Sleman,Yogyakarta 05 Mei 2017.